implementasi otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui tanggal 25 April 2019 merupakan peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII, dimana dalam konteks ini penulis akan mencoba menuangkan aspek Otonomi Daerah dalam konteks Pembangunan Ekonomi Daerah. implementasi otonomi daerah

Dengan adanya dua sumber permasalahan tersebut, maka adalah suatu keniscayaan akan terjadinya ketidakoptimalan dalam implementasi otonomi daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 berimplikasi pada bertambahnya jumlah daerah otonomi baru (DOB). Problematika konflik Pusat–Daerah tersebut mencakup berbagai. Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami secara fungsional. alam maupun sumber daya manusia . A. atas implementasi otonomi daerah tersebut, sehingga pelaksanaan otonomi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 3 Implementasi Otonomi Daerah Dalam undang-undang dasar 1945 terdapat 2 nilai dasar mengenai pelaksanaan otonomi. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalamPandemi Covid-19 bisa menjadi batu uji sekaligus sebagai media perbaikan dan pembelajaran terkait dengan pola relasi kekuasaan yang ada di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. On implementation of laws and regulations regarding local government autonomy in Indonesia. Implementasi otonomi daerah dapat dilihat dari bebagai segi yaitu pertama, dilihat dari segi wilayah (teritorial) harus berorientasi pada pemberdayaan dan penggalian potensi daerah. Baca juga: Ikut SNPMB 2023? Ini 7 PTN dengan Lulusan Cepat Dapat Kerja Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun harapan besar tersebut, rupanya masih merupakan mimpi besar dan sulit terwujud. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2007) dan UNDP (2008), memperlihatkan bahwa agenda ini lebih menunjukkan kegagalan daripada kesuksesannya. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia. Secara garis besar ada 7 isu strategis dari otonomi daerah itu sendiri yang menjadi Main Goal (Tujuan Utama) sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Di mana otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu pembagian atau pelimpahan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana anda melihat kasus penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi, dalam konteks pembangunan dan. Maksudnya, orientasi otonomi seharusnya pada upaya. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 2 Hal tersebut sejatinya tercermin dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya mengatur pembatasan terhadap pelaksanaan otonomiperaturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah serta mampu menjalankan kepentingan umum. id. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsipprinsip pelaksanaan - otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. Makassar, sulselprov. Kegagalan Implementasi Otonomi Khusus di Papua tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat. 057. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi kebijakan Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan. Di mulai dengan pemberlakuan Undang-undang No: 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No: 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali dengan UU No: 23 Tahun 2014 tentang. "Berbagai studi yang dilakukan LIPI dan. PERBEDAAN KONSEP DAN PARADIGMA OTONOMI DAERAH. implementasi otonomi daerah dalam satu dasawarsa terakhir. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 5, definisi otonomi daerah yaitu sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. insfrastruktur di suatu daerah serta keleluasan yang di kasihkan dari pemerintah pusat . Kemudian untuk lebih lengkapnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan beberapa peraturan pemerintah. Tamin, Boy Yendra. Lihat Juga. Implementasi kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 berimplikasi pada bertambahnya jumlah daerah otonomi baru (DOB). Berawal dari usulan masyarakat dan proses politik di daerah sampai memperoleh legitimasi dari DPOD (dewan pertimbangan otonomi daerah) sebagai daerah otonomi baru. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rentan terjadinya KKN dan permasalahan lainnya yang bisa berdampak pada pemerintah pusat karena kurangnya pengawasan. Dalam paham yang lebih linier dengan beleid yang ada, terbatas juga memiliki preferensi yang berbeda, sebab posisi. com – Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga dilakukan di tingkat daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengikuti acara XXVI Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin 25 April 2022. Nyoman Sumaryadi - Nama Orang; Gelombang reformasi telah bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Otonomi Daerah. Dalam implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2001 terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera dicarikan pemecahannya. Sanur. Fase ini ditandai dengan masih belum mantapnya perangjat hokum, kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya manusia daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2020 telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 34. Pemda kabupaten minahasa dan bolmong baru akan membubarkan dinas . Sedangkan. dalam mengenai implementasi otonomi daerah di kabupaten Bondowoso tahun 1999-2009, 2) Mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh perkembangan perekonomian terhadap kehidupan masyarakat di kabupaten Bondowoso tahun 1999-2009. Pengalaman desentralisasi fiskal di Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar dan seberagam Indonesia dapat memasuki era otonomi daerah dengan baik. Pengertian dan Konsep Dasar Otonomi Daerah Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Akan muncul kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalisasikan berbagai potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, untuk kepentingan kemajuan dan. 12, No. Pada era reformasi saat ini pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. go. daerah otonom, besaran kelembagaan organisasi perangkat daerah, kepegawaian, sumberdaya keuangan daerah, model pelayanan publik; pendayagunaan aset-aset pemerintahan daerah, pengawasan daerah serta hubungan kepemerintahan di antara stakeholder pemerintahan di daerah. Saran Berbagai tantangan dan hambatan yang turut mewarnai perkembangan dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentunya perlu mendapat perhatian yang khusus dari. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian Kekurangan Otonomi Daerah. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta, masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. 1 Kodi. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan. Daftar Pustaka Sri E. Yaitu UU No. Dengan demikian dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pendukung berhasilnya implementasi otonomi daerah adalah faktor sumber daya manusia, faktor keuangan daerah, faktor organisasi dan manajemen Pemerintah daerah, faktor kebijakan, Faktor infrastruktur fisik. Disahkannya tiga RUU tersebut pertanda resminya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan. peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan. 057. 3 November 2014: 270 - 281. Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981 Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group,. Kilasan Perkembangan Otonomi (Pemerintahan) Daerah di Indonesia. com - 04/03/2022, 01:00 WIB. Semakin banyaknya daerah otonom dalam tataran implementasi dirasa sangat “menghawatirkan” akan terjadinya disintegrasi, hal ini disebabkan otonomi yang 2 Pamudji, S, Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah; Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, Bina Aksara,Jakarta, 1983, hlm. 2 Berdasarkan pemikiran tersebut, maka implementasi kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada 2 Dharma Setyawan Salam ,2004 ,Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Jakarta : Djambatan , hal. Dalam pandangan Ketua Gugus Tugas Papua di Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, persoalan mendasar implementasi otonomi khusus terletak pada aspek perencanaan. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga ketika suatu daerah menjalankan pemerintahannya tidak sesuai dengan undang-undang, karena pada hakikatnya undang. Implementasi otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari satu dasawarsa. politik luar negeri, b. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dalam perbaikan penyelenggaraan kearsipan di Ditjen Otonomi Daerah dan Kemendagri. 3036) Taufik Alamsyah (218. Handphone: +626281327592589. A. pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Pelaksanaan otonom daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, dijalankan bukan otonomi tanpa batas, penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia itu suatu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dengan status staat atau. Hal yang ingin dicapai dari tujuan politik ini agar tercipta demonstrasi politik yang baik di masyarakat dan mampu ikut serta dalam partai politik. Dana perimbangan ditetapkan jumlahnya setiap tahun dalam APBN. JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politikk Dan Humaniora Volume 4, Nomor 1,. Mantan Menteri. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukan implementasi kebijakan ini menemui kendala-kendala yang harus selalu dievakuasi dan selanjutnya disempurnakan agar tujuannya tercapai. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. Mereka berkumpul pada satu workshop yang bertajuk “Evaluasi 19 Tahun Implementasi Otsus Papua di Wilayah Adat Tabi-Saireri”. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah. 12. peradilan (yustisi), e. Implementasi Otonomi Daerah memberi. Sumatera: Jurnal Umsu. Kurang lebih, oleh masyarakat kita, Otonomi Daerah umumnya dipahami sebagai ruang bebas-terbatas bagi daerah untuk menentukan arah dan mengatur diri sendiri. 2. kompas. Daerah otonom yang dimaksud salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dengan adanya dua sumber permasalahan tersebut, maka adalah suatu keniscayaan akan terjadinya ketidakoptimalan dalam implementasi otonomi daerah. Bureaucracy development is one of a pact instrument to realize good governance concept in local. IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH SUMATERA BARAT Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat dalam kaitannya dengan Good Gavernance. Implementasi pengembangan wilayah ini harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah. Otonomi daerah adalah Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Wapres Ma'ruf Amin berharap Pilkada serentak 2024 akan menghasilkan kepala daerah yang punya komitmen terhadap otonomi daerah. hukum dengan mengeluarkan otonomi khusus di Aceh melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,1 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. Smith. selain itu penerapan desentralisasi ini untuk mengupayakan. tion in localgovemment willgive positive side for the running of governance. Rp115. ac. otonomi daerah ada juga wewenang yang diberikan pleh pemerintah pada daerah otonom. guna menyangga tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27 Maret 2000. Kebijakan Desentralisasi dan Implementasi Otonomi Daerah di Kalimantan. Untuk pajak regional sendiri ini yang nantinya sebagai dana pengembangan suatu wilayah dan. melakukan penentuan peruntukan ruang secara tepat harus menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah agar tercipta pemanfaatan wilayah sesuai dengan yang diharapkan. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Perbedaan Konsep. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). KOMPAS. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah – Pada sebuah negara sudah pasti mempunyai sistem pemerintahan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sesuai pasal 1 ayat 2 UU no 32 tahun 1999, yang dimaksud Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. Nasional. 22/1999, adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya. bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah kelemahan aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya. 000. Hoessein, B. This study aims to determine the implications of Pemalang Regency Regulation Number 13 of 2012 on. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menempatkan dan mendudukkan. 29 April 2023 - 13:03 WIB. Implementasi otonomi daerah di Indone sia berkaitan erat dengan kewujudan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kompas. Daerah memiliki. pembuatan, perumusan, implementasi bahkan samapi pada evaluasi kebijaksanaan publik. com -- Dalam sepuluh tahun terakhir sejak diselenggarakan kebijakan tentang desentraliasi yang bermula dari terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kritik terhadap pelaksanaan otonomi daerah tak pernah sepi. Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2020 telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota. hukum dengan mengeluarkan otonomi khusus di Aceh melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,1 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kampanye. A country with Abstract. 20201. Implementasi otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 156. Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayahnya. 22 Tahun 1999 tentangKamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Kekurangan Otonomi Daerah. Keberadaan Otonomi Daerah tentu juga meringankan pemerintahan Negara. Pada prinsipnya UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tanggal 19 Juli 2021 merupakan acuan kekinian dan salah satu wadah utama bagi pelaksanaan pembangunann di Tanah Papua. Dalam UU No. Dengan implementasi kebijakan otonomi pendidikan di daerah kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan capaian Millennium Development Goals (MDGs) bidang pendidikan dimana ditargetkan pada tahun 2015 semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, C. Jumat, 08 Jan 2021 15:30 WIB. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketetapan MPR RI Nomor IV / MPR / 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah 5. Carolyn Teich Adams. governance's weaknesses in the era of regional autonomy. hastuti@gmail. ”Kebijakan Desentralisasi” Makalah pada`Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, diselenggarakan program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2. Dapat dicatat dariPembahasan 1. Sehingga implementasi atau operasionalisasi dari pada UU itu tidak berjalan sampai saat ini. Peluang untuk terjadi disintegrasi bangsa dapat muncul jika control dari pemerintah pusat lemah. hal ini disebabkan karena berbagai pertimbangan yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya menimbulkan perbedaan secara geografis di setiap daerahnya. Ketentuan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. Implementasi Otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Administrasi Pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Semakin besar penerimaan2. "Yakni berasal dari kepala daerah wali kota, lalu menjadi gubernur, dan kini jadi presiden. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya menjalankan wewenang yang. Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah Desi Sommaliagustina1 1Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, [email protected] Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh] Debora Sanur. Sosiohumaniora, Volume 16 No. Namun, dilihat dari indikator demokrasi, pembagunan sumber. 3089) Eri Trianti (218. Di masa Orde Lama, misalnya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. PEMBAHASAN A. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Berdasarkan data temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi kesehatan di era otonomi daerah dilakukan melalui : 1) aspek. Implementasi Undang-undang Landasan Hukum Otonomi Khusus Papua. UU No. 2Genderang otonomi daerah telah ditabuh. A. Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan. Monica Ayu Caesar Isabela.